Virus Corona

Kebijakan Pemerintah Filipina di Wilayah Luzon Mengenai Virus Corona, Berlakukan Karantina

Pemerintah Filipina memberlakukan karantina masyarakat untuk wilayah Luzon terkait virus corona, ini yang harus diperhatikan WNI terkait informasi.

Kebijakan Pemerintah Filipina di Wilayah Luzon Mengenai Virus Corona, Berlakukan Karantina
istimewa
Erupi Gunung Berapi Taal di Provinsi Batangas Negara Filipina 

TRIBUNJATENGTRAVEL.COM-Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu) menginformasikan pada para Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Filipina terkait kebijakan pemerintah setempat atas persebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) atau virus corona.

Berdasarkan Hukum No. 929 dan 922 (s. 2020) dan Undang-Undang Republik No. 11332, menyusul peningkatan tajam dalam jumlah kasus virus corona yang dikonfirmasi di seluruh negeri.

Semua kepala departemen, agen, kantor dan perangkat pemerintah , termasuk Kepolisian Nasional Filipina (PNP), Angkatan Bersenjata Filipina (AFP) dan Penjaga Pantai Filipina (PCG), GOCCs, GFIs, SUCs, dan LGUs diarahkan untuk memberlakukan, mengoordinasikan, dan mengimplementasikan pedoman terkait Karantina Masyarakat.

Karantina Masyarakat tersebut diberlakukan yang Ditingkatkan dan Tindakan Jarak Sosial yang Ketat terhadap seluruh wilayah Luzon, termasuk Wilayah Ibu Kota Nasional (NCR). 

Kebijakan tersebut efektif berlaku mulai pukul 00:00 (12 dini hari) tanggal 17 Maret 2020 dan berakhir pada pukul 00:00 (pukul 12 malam) tanggal 13 April 2020:

1. Kelas dan semua kegiatan sekolah di semua tingkatan akan ditangguhkan hingga 14 April 2020 dan akan dilanjutkan pada 15 April 2020.

Arahan yang sama untuk Departemen Pendidikan, Komisi Pendidikan Tinggi, Pendidikan Teknis dan Otoritas Pengembangan Keterampilan dan badan pengatur lainnya, LGU dan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (DILG) sehubungan dengan penangguhan kelas di NCR diulangi untuk seluruh Luzon;

2. Pertemuan massal dilarang;

3. Karantina rumah yang ketat harus diperhatikan di semua rumah tangga; pergerakan harus dibatasi untuk mengakses kebutuhan dasar; ketentuan untuk makanan dan layanan kesehatan penting akan diatur; dan akan ada peningkatan kehadiran aparat untuk menegakkan prosedur karantina;

4. Pekerjaan dari pengaturan rumah harus dilaksanakan di cabang Eksekutif, kecuali PNP, AFP, PCG, dan layanan garis depan kesehatan dan darurat, kontrol perbatasan dan layanan penting lainnya, yang akan memastikan tenaga kerja kerangka;

Halaman
123
Ikuti kami di
Penulis: Amanda Rizqyana
Editor: Amanda Rizqyana
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved